Apa yang Dilakukan PBB dalam Menyelesaikan Konflik Antara Indonesia Dengan Belanda di Awal Kemerdekaan?

CONTOHTEKS.NET – Indonesia telah memproklamirkan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, tapi Belanda tidak mengakui proklamasi kemerdekaan Indonesia. Belanda tetap berusaha untuk mempertahankan kekuasaannya di Indonesia. Walaupun proklamasi kemerdekaan telah diproklamirkan oleh dwitunggal Soekarno dan Muhammad Hatta pada tanggal 17 Agustus 1945, namun bangsa Belanda masih juga ingin tetap menjajah Indonesia kembali, hal ini menimbulkan konflik.
Kemerdekaan yang telah berhasil direbut dengan darah dan nyawa tentu saja dipertahankan melalui berbagai cara. Perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan RI dilaksanakan baik melalui perjuangan fisik maupun dengan cara diplomasi. Akibatnya, terjadilah kembali konflik Indonesia-Belanda pada awal kemerdekaan.
Faktor Penyebab Terjadinya Konflik Indonesia-Belanda
Terjadinya konflik Indonesia-Belanda antara lain disebabkan oleh faktor-faktor berikut.
1. Keinginan Belanda untuk Berkuasa Kembali di Indonesia
Setelah Jepang menyatakan menyerah kepada pasukan Sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945, Belanda langsung bersiap-siap untuk kembali menguasai bekas jajahannya. Ini menjadi salah satu penyebab konflik Indonesia Belanda setelah proklamasi kemerdekaan. Sebenarnya Belanda tidak memiliki hap apapun lagi atas wilayah Indonesia. Pemerintah Hindia Belanda telah menandatangani dokumen Pada tanggal 9 Maret 1942 di Kalijati, yang menyatakan bahwa mereka menyerah tanpa syarat kepada bala tentara Jepang. Di atas sepotong kertas, Belanda telah ”menyerahkan” seluruh wilayah Hindia Belanda (Indonesia) kepada Pemerintah Jepang.
2. Adanya Dukungan Tentara Sekutu terhadap Belanda
Atas nama sekutu, Belanda dan Inggris menanda tangani Civil Affairs Agreement (CAA) pada tanggal 24 Agustus 1945 yang isinya tertuang dalam ”Nota tanggal 24 Agustus 1945”. Butir yang paling penting dalam perjanjian ini adalah penyerahan wilayah Indonesia yang telah ”dibersihkan” dari tentara Jepang. Penyerahan wilayah ini dilakukan oleh Inggris kepada Belanda lewat Netherlands Indies Civil Administration (NICA). Hal ini merupakan salah satu penyulut dan menjadi penyebab konflik Indonesia Belanda setelah proklamasi kemerdekaan
Pasukan Sekutu mendarat di Indonesia pada tanggal 29 September 1945. Pasukan tersebut bertugas melucuti tentara Jepang sekaligus menerima penyerahan kekuasaan dari tangan bangsa Jepang. Tugas ini dilakukan oleh komando pertahanan Sekutu di Asia Tenggara yang dipimpin oleh Lord Lous Mountbatten. Untuk melaksanakan tugas itu, Lord Lous Mountbatten membentuk satuan komando khusus yang bernama Allied Forces Netherland East Indies (AFNEI). AFNEI dipimpinan Letnan Jenderal Sir Philip Christison. Pada mulanya kedatangan Sekutu disambut baik oleh bangsa Indonesia. Akan tetapi, bangsa Indonesia pun mulai melakukan perlawanan setelah mengetahui bahwa ternyata kedatangan Sekutu diboncengi oleh NICA (Netherland Indies Civil Administration).
Pada awalnya, Kedatangan Sekutu tersebut disambut dengan sikap netral oleh bangsa Indonesia. Tetapi setelah tahu ternyata Sekutu membawa NICA, sikap masyarakat Indonesia pun berubah menjadi curiga karena NICA merupakan pegawai sipil dari pemerintah Hindia Belanda yang dipersiapkan untuk mengambil alih pemerintahan sipil Indonesia. Sambutan dengan tembakan selamat datang diberikan oleh para pemuda Indonesia. Kemudian situasi menjadi semakin memburuk sejak Belanda melalui NICA mempersenjatai kembali para tentara KNIL yang baru saja dibebaskan dari tawanan Jepang.
Melihat kondisi yang semakin memburuk itu, maka pada tanggal 1 Oktober 1945, Panglima AFNEI menyatakan pengakuan atas Republik Indonesia secara de facto. Dengan sikap tersebut, pasukan AFNEI kemudian diterima dengan baik oleh para pejabat RI di daerah-daerah guna membantu memperlancar tugas-tugas AFNEI di Indonesia.
Tapi pada kenyataannya, di daerah-daerah Indonesia yang dikunjungi pasukan Sekutu selalu saja terjadi insiden pertempuran dengan pihak RI. Hal itu dikarenakan Sekutu tidak pernah bersungguh-sungguh berniat menghormati kedaulatan RI. Pihak Sekutu kewalahan dengan perlawanan Indonesia di berbagai daerah, mereka kemudian menuduh pemerintah RI tidak mampu menjaga keamanan dan ketertiban hingga terorisme merajalela. Belanda yang bertujuan mengembalikan kekuasaannya di Indonesia berupaya memanfaatkan situasi tersebut dengan cara memberi dukungan kepada pihak Sekutu. Laksamana Helfrich sebagai Panglima Angkatan Perang Belanda memerintahkan pasukannya untuk membantu Sekutu.
3. Keinginan Bangsa Indonesia untuk Mempertahankan Kemerdekaan
Pada tanggal 17 Agustus 1945 para pemimpin bangsa Indonesia yang diwakili sang dwi tunggal menyatakan kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 18 Agustus 1945 Ir. Soekarno dipilih sebagai presiden didampingi Drs. Moh. Hatta sebagai wakil presiden. Mereka berdua kemudian membentuk kabinet untuk melaksanakan roda pemerintaha Republik Indonesia. Selain itu, Juga ditunjuk gubernur-gubernur yang mengepalai beberapa provinsi. Dengan demikian, 3 syarat pembentukan suatu negara telah terpenuhi di Indonesia, yaitu adanya wilayah, penduduk, dan pemerintahan. Oleh sebab itu, seluruh elemen bangsa Indonesia berusaha mempertahankan negara Indonesia yang telah berdiri dengan sah. Hal tersebut menjadi penyebab konflik Indonesia Belanda setelah proklamasi kemerdekaan dari sisi bangsa Indonesia.
Peranan PBB dalam Membantu Penyelesaian Konflik Indonesia-Belanda
Peranan PBB dalam ikut menyelesaikan pertikaian Indonesia dengan Belanda diwujudkan dengan dibentuknya Badan Perdamaian yang bertugas menengahi perselisihan dan menjadi mediator dalam perundingan perdamaian Indonesia-Belanda. Dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia setelah proklamasi tercatat beberapa Badan Perdamaian yang dibentuk PBB untuk Indonesia adalah:
1. Komisi Jasa Baik (Komisi Tiga Negara)
Lembaga ini dibentuk pada tanggal 25 Agustus 1947 sebagai reaksi PBB terhadap Agresi Militer Belanda I. Lembaga ini beranggotakan 3 negara, yaitu:
1) Australia (dipilih oleh Indonesia) : Richard Kirby
2) Belgia (dipilih oleh Belanda) : Paul Van Zealand
3) Amerika Serikat (pihak netral) : dr. Frank Graham
Adapun peran dari badan ini ialah:
a) Mengawasi secara langsung penghentian temabak menenmbak sesuai resolusi Dewan Keamanan PBB.
b) Memasang patok-patok wilayah status quo yg dibantu oleh TNI.
c) Mempertemukan kembali Indonesia Belanda dalam Perundingan Renville.
2. UNCI (United Nations Commisions for Indonesia)
Badan perdamaian ini dibentuk pada tanggfal 28 Januari 1949 untuk menggantikan Komisi Tiga Negara yang dianggap gagal mendamaikan Indonesia-Belanda (Belanda kembali melakukan Agresi Militer setelah P. Renville).
Peranan UNCI adalah:
a) Mengadakan Perundingan Roem Royen (7 Mei 1949)
b) Mengadakan Konferensi Meja Bundar di Den Haag Belanda

Artikel ini dikunjungi dengan topik . Baca juga artikel menarik lainnya .